Prabowo Dipanggil Panwaslu Senin Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto tidak memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta hari ini, Sabtu, 1 September 2012. »Beliau tidak datang. Tapi, tadi Muhammad Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta) datang untuk meminta rescheduling pemanggilan Prabowo Subianto,” kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah ketika dihubungi Tempo.

Taufik datang ke Panwaslu dengan didampingi sekitar 50 orang massa Gerindra yang mengenakan kemeja putih dan bendera partai. Taufik, kata dia, menyampaikan bahwa jadwal Prabowo Subianto hari ini terbilang padat sehingga meminta pemanggilan diundur menjadi  Senin, 3 September 2012 pukul 11.00. Panwaslu, kata dia, akhirnya sepakat menjadwalkan ulang panggilan pemeriksaan dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan Prabowo.

Menurut Ramdansyah, Panwaslu DKI Jakarta hanya memiliki 14 hari sebelum memproses dugaan pelanggaran pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. "Karena itu, setelah iklan beredar hari senin, adanya laporan hari selasa. Rabu kami panggil timses, dan kamis kami kirimkan undangan pemeriksaan Prabowo pada hari sabtu," katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dilaporkan oleh tim Fauzi-Nachrowi atas dugaan kampanye di luar jadwal. Kampanye putaran kedua baru dimulai pada 14-16 September 2012. Namun pada 27 Agustus 2012, iklan Jokowi-Ahok beredar di empat televisi swasta yaitu Metro TV, Trans TV, Trans 7, dan TV One.

Tim Fauzi-Nachrowi yang diwakili Dasril Affandi menyertakan rekaman iklan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Iklan itu menampilkan Prabowo dan kandidat Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok dalam pengembangan pasar tradisional di Indonesia. Di akhir iklan itu, Prabowo berucap, »Ingin perubahan, pilih Jokowi-Basuki.”

Dinilai Tak Ayomi Partai, Puan Sindir Bibit Waluyo

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dinilai tak mengayomi partai pengusungnya saat Pemilukada, PDI-P. Ketua PDI-P, Puan Maharani sempat menyindir hal tersebut saat membuka Rakorda Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga DPD PDI-P Jateng, Ahad (5/8).

Puan menuturkan, orang yang dicalonkan oleh PDI-P harus menjadi payung atau bapaknya partai, disamping mengayomi rakyat yang dipimpinnya. Sehingga PDI-P bukanlah menjadi batu loncatan saja yang kemudian dilupakan saat telah duduk menjabat.

"Rakyat prioritas utama iya, tapi jangan lupakan dimana asal beliau itu (Bibit) menjadi eksekutif di daerah tersebut," ujarnya saat pidato pembukaan rakorda yang ditegaskannya kepada wartawan disela acara tersebut.

Selama ini, kata Puan, belum terjadi koordinasi maksimal di Jateng. Hal itu menurut putri Megawati Soekarnoputri tersebut, perlu menjadi bahan instropeksi bagi Bibit.

"Saya merasa bahwa belum terjadi kordinasi dan sinergi maksimal untuk rakyat Jateng. Itu menjadi salah satu introspeksi bagi Pak Bibit. Apakah kemudian dengan menyebut dirinya sebagai partai dapat merugikan dirinya di Jateng. atau partai belum bisa mengikat gubernur untuk bisa menyamakan persepsinya," kata Puan.

Meski demikian, Puan mengaku puas dengan kinerja Bibit. Namun untuk mencalonkan Bibit kembali pada Pemilukada 2013 mendatang, Puan mengatakan pihak partai masih akan mengevaluasi Bibit.

"Sampai hari ini apa yang dicapai Pak Bibit di Jateng sudah sesuai yang kami harapkan. Evaluasi Pak Bibit, siapapun yang kami calonkan akan kami evaluasi bagaimana kinerja, loyalitas, kapabilitas dan komitmen untuk rakyat daerah tersebut," tuturnya.

Inilah Harapan Buruh Jika Jokowi Jadi Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu beberapa perwakilan serikat buruh di Gedung Museum Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2012) sekitar pukul 14.00 WIB. Beberapa buruh yang datang mewakili beberapa serikat buruh, antara lain Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federtasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), dan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden FSPMI, Said Iqbal, mewakili para buruh, menyampaikan tiga harapan utama mereka mengenai nasib buruh, jika kelak Jokowi terpilih. Pertama, hentikan sistem kerja outsourching. Para pekerja mengharapkan agar status pekerja kontrak (PKWT) diubah menjadi pekerja tetap (PKWTT). Kedua, buruh harus diberi jaminan sosial yang layak. Ketiga, upah buruh harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup, khususnya di Jakarta.

"Jika bapak nantinya menjadi gubernur DKI, kami berharap agar nasib buruh diperhatikan dengan serius, tolong hapus outsourching, beri kami jaminan sosial yang pantas dan perbaiki upah buruh di Jakarta," kata Said.

Menanggapi harapan para buruh tersebut, Joko Widodo mengatakan, kesenjangan sosial yang terjadi di Jakarta sekarang ini salah satu penyebabnya ialah pengaturan belanja APBD DKI Jakarta yang belum jelas. Namun, terhadap harapan para buruh tersebut, dirinya tidak ingin mengumbar janji, tetapi telah menyiapkan sebuah sistem yang pro rakyat, apabila nantinya menjadi gubernur DKI Jakarta. Salah satu sistem yang ingin diterapkan Joko Widodo ialah pengadaan Kartu Sehat untuk masyarakat kurang mampu.

"Solo saja yang APBD-nya kecil, warganya bisa berobat gratis kok, masa di Jakarta nggak bisa. Tentang harapan anda semua, saya tidak akan mengubar janji, tapi kami sudah menyediakan sistem yang siap dijalankan, kalau hanya janji-janji saja susah," ungkap Jokowi.

Setelah bertemu para buruh, Jokowi menjenguk Habib Munzir, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo